8 Fakta Intellectual Property Rights

8 Fakta Intellectual Property Rights

Intellectual property rights memiliki peran yang sangat besar bagi seseorang yang menciptakan sebuah karya, bahkan juga memiliki peranan dalam meningkatkan nilai tambah dan juga daya saing wirausaha di Indonesia. Dalam hal ini, banyak sekali usaha pemerintah agar para inovator, entrepreneur mendapatkan hak ekslusif atas hasil ciptaannya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah membuat pengurusan hak cipta menjadi lebih mudah dan efisien yakni bisa dilakukan secara online. Hal ini telah diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Kebijakan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan juga HAM RI sejak tahun 2018. Nah, untuk memperkaya wawasan mengenai intellectual property. Berikut ada beberapa fakta yang diambil dari pertanyaan dan jawaban seputar intellectual property rights/ hak kekayaan intelektual yang dikutip dari buku yang berjudul Cara Bisnis Naik Kelas! yang bisa menambah wawasan mengenai intellectual property rights:

  1. Pada dasarnya tidak semua ciptaan bisa didaftarkan ke Ditjen HKI. Ciptaan tidak dapat didaftarkan jika: ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, ciptaan tidak orisinal, ciptaan tidak diwujudkan dalam bentuk yang nyata dan  ciptaan yang sudah menjadi milik umum.
  2. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terbit kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk dengan disertai kewajiban pemberian royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi. Kecuali, jika ada perjanjian lainnya. Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi. Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi ini wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal HKI, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perjanjian lisensi yang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaiangan usaha yang tidak sehat, dilarang oleh undang-undang.
  3. Ketika memasang target produk Anda akan dilempar ke pasar di luar negeri, maka Anda sebaiknya mendaftarkan merek Anda di negara-negara dimana produk tersbut diperdagangkan. Inilah perlunya Anda membuat business plan agar bisa mengetahui dengan lebih mudah, target pengembangan usaha Anda ke depan. Pendaftaran merek hanya berlaku di negara di mana merek tersebut didaftarkan. Kecuali, bagi merek yang telah memiliki nama internasional, maka tanpa mengurus hak kepemilikan merek, merek tersebut telah secara otomatis dilindungi oleh negara. Saat ini penerapan perdagangan bebas akan memungkinkan pihak lain dari negara lain masuk ke Indonesia. Jadi, meski produk Anda tidak dijual di Indonesia, tak ada salahnya jika Anda tetap mendaftarkannya di Ditjen HKI. Jangan sampai, ketika ada merek asing yang sama datang dan mendaftar ke Ditjen HKI, Anda sudah terlambat.
  4. Jika sudah memegang merek dagang sebuah salon kemudian ada salon lain yang menggunakan nama salon yang sama, Anda bisa membuat laporan dengan mengajukan permohonan Penetapan Sementara ke Pengadilan Niaga dengan menunjukkan bukti-bukti kuat sebagai pemegang hak dan bukti adanya pelanggaran. Penetapan sementara ditujukan untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta seperti impor dan penghilangan barang bukti.
  5. Jika memiliki bisnis kue ulang tahun anak dengan menggunakan karakter populer untuk hiasan kue seperti Angry Birds, Barney atau lainnya yang mana karakter tersebut  termasuk karya seni yang dilindungi oleh hak cipta. Setiap penggunaan karakter yang bukan hak milik pribadi, harus meminta izin kepada pemegang hak ciptanya. Jika tidak dilakukan, mungkin saja suatu hari pemilik hak cipta akan menuntut Anda.
  6. Undang-undang mengatur bahwa sebuah merek harus digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang sesuai dengan jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dan sesuai merek yang didaftar. Dalam Undang-undang dijelaskan pula bahwa ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf dan juga penggunaan warna yang berbeda. Mengacu pada ketentuan ini, sangat disarankan kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya di Ditjen HKI sesuai dengan tampilan yang sebenarnya (actual use). Maka, jika terjadi perubahan tampilan pada merek terdaftar, sebaiknya desain merek yang baru juga didaftarkan ke Ditjen HKi melalui pengajuan permohonan baru. Sehingga merek baru tersebut memperoleh perlindungan yang maksimal termasuk terhadap risiko penghapusan merek.
  7. Sebuah merek bisa saja dihapuskan pendaftarannya dan tidak lagi dilindungi jika merek yang didaftarkan digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan. Penghapusan ini bisa berdasarkan prakarsa Ditjen HKI atau berdasarkan keputusan pengadilan yang mengabulkan gugatan penghapusan dari pihak lain. Selain itu, sebuah merek juga bisa dihapuskan pendaftarannya atau digugat penghapusan oleh pihak lain jika terbukti dalam waktu tiga tahun berturut-turut merek yang terdaftar tidak dipakai dalam perdagangan barang/jasa. Penghapusan merek ini tentu saja didasari pada fakta-fakta yang diperoleh melalui survei atau penyelidikan di lapangan.
  8. Tidak ada standar besar royalti yang diberikan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta, namun biasanya besarnya royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi.

Itulah delapan fakta mengenai intellectual property rights. Semoga dengan mengenal intellectual property rights, kita bisa lebih berhati hati dan lebih menghargai karya orang lain.

Baca juga: Peran Serta Fungsi Intellectual Property Rights