Bolehkah Wakaf Intellectual Property?

Bolehkah Wakaf Intellectual Property?

Pernah mendengar wakaf intellectual property? Apakah ada wakaf intellectual property? Wakaf yang merupakan istilah dari perbuatan seseorang dalam menyerahkan harta miliknya untuk dimanfaatkan dalam waktu jangka waktu tertentu maupun selamanya dalam kepentingan ibadah maupun kesejahteraan umum menurut syariah merupakan bentuk wakaf yang diakui di Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e UU Wakaf yang menggolongkan intellectual property rights sebagai harta benda wakaf berupa benda bergerak dan juga pada Pasal 21 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (“PP 42/2006”) yang menyebutkan jenis-jenis HKI yang merupakan benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan.

Artinya, wakaf dalam bentuk intellectual property itu dibolehkan. Mengenai prosedurnya, Drs. Faizal Kamil, SH., MH, Wakil Ketua Pengadilan Agama Cianjur, menyatakan bahwa prosedur wakaf yang terkait dengan HKI dapat dipersamakan dengan prosedur wakaf pada umumnya, sebagaimana yang diakomodir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (“PP Perwakafan Tanah Milik”) (hal. 19). Ketentuan tata cara perwakafan dalam Pasal 9 PP Perwakafan Tanah Milik juga bersesuaian dengan Pasal 223 KHI tentang Tata Cara Perwakafan yang pada intinya menyatakan:

  1. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
  2. Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
  3. Dalam melaksanakan ikrar, pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat terkait surat-surat yang berkenaan dengan benda wakaf.

Puji Sulistyaningsih dkk dalam artikel berjudul Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf menyatakan bahwa ada prosedur yang membedakan antara wakaf biasa dengan wakaf yang berbentuk intellectual property. Hal yang membedakan keduanya ialah adanya adalah kewajiban menyertakan bukti kepemilikan HKI dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga bukti surat pernyataan dari pengadilan yang menyatakan bahwa objek wakaf tersebut tidak dalam keadaan sengketa, kemudian adanya kewajiban  untuk menulis berapa jangka waktu wakaf sesuai keinginan wakif.

Pada hal ini, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) juga menambahkan bahwa secara keseluruhan bahwa intellectual property rights dapat dijadikan sebagai objek wakaf dengan mengikuti aturan yang tertulis yaitu undang-undang wakaf sebagai pedomanya dan mendapatkan rekomendasi dari Kemenag terlebih dahulu atas pelaksanaan intellectual property rights sebagai objek wakaf. Namun, intelectual property rights tergolong kedalam objek wakaf benda nergerak tidak berwujud sehingga ia memiliki ketentuan wakaf dengan jangka waktu tertentu, tidak bisa selamanya. Hal itu karena adanya batasan waktu perlindungan intellectual property rights.

Baca juga: Intellectual Property dalam Kacamata Islam