Cara Menjadi Konsultan di Bidang Intellectual Property

Cara Menjadi Konsultan di Bidang Intellectual Property

Menjadi seorang konsultan di Bidang Intellectual Property ternyata tak harus memiliki latar belakang hukum. Wakil Ketua Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI) Suyud Margono mengatakan bahwa untuk menjadi seorang konsultan HKI tidak harus berlatar belakang sarjana hukum, tetapi yang terpenting adalah telah meraih sarjana minimal strata satu (S1). bahkan seorang dokter pun bisa menjadi Konsultan HKI namun untuk menjadi konsultan HKI harus mengikuti pendidikan HKI yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terlebih dahulu.

Konsultan di Bidang Intellectual property atau yang biasa dikenal dengan sebutan Konsultan HKI merupakan profesi yang diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa konsultan HKI ialah “orang yang memiliki keahlian di bidang Hak kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang dikelola oleh Direktorat Jenderal dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal”. Kemudian bagaimana Cara Menjadi Konsultan di Bidang Intellectual Property? Simak prosedur berikut: Untuk dapat diangkat menjadi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, harus memenuhi syarat-syarat berikut ini (lihat Pasal 3 PP 2/2005):

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;

c. berijazah sarjana S1;

d. menguasai bahasa Inggris;

e. tidak berstatus sebagai pegawai negeri;

f. lulus pelatihan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (beserta ujiannya).

Kemudian calon konsultan HKI haruslah mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal HKI untuk dapat diangkat menjadi konsultan HKI (lihat Pasal 2 ayat (1) PP 2/2005).

1. Permohonan menjadi Konsultan HKI

Permohonan harus dibuat dalam rangkap 6 (enam), dengan melampirkan (lihat Pasal 2 ayat (2) PP 2/2005):

a. Daftar Riwayat Hidup;

b. fotokopi kartu tanda identitas yang sah;

c. pasfoto terbaru sebanyak 6 (enam) lembar ukuran 2×3 centimeter dan 7 (tujuh) lembar ukuran 3×4 centimeter;

d. fotokopi ijazah yang dilegalisir;

e. keterangan lulus tes bahasa Inggris setara dengan TOEFL Internasional dengan nilai minimal 400; dan

f. surat pernyataan bahwa tidak berstatus sebagai pegawai negeri.

Jika calon Konsultan HKI telah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut dapat diangkat menjadi Konsultan HKI dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM. nantinya sebelum menjalankan jabatannya sebagai Konsultan HKI, Konsultan HKI wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri. Sumpah atau janji Konsultan HKI seperti yang tertera pada Pasal 6 PP No. 2 Tahun 2005.

Jika Konsultan HKI telah diangkat dan mengucap sumpah akan didaftar dalam daftar Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan diumumkan dalam Berita Resmi di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal HKI. Para konsultan HKI pun kemudian akan diberikan Kartu Identitas Konsultan HKI yang memiliki fungsi sebagai tanda pengenal bagi Konsultan HKI. seorang Konsultan HKI memiliki peranan yang cukup penting sebagai mitra DJKI/PPVTPP dalam memberikan informasi mengenai HKI (Intellectual Property Rights) dalam masyarakat.

Baca juga: Potensi Intellectual Property di Indonesia