Sejarah Intellectual Property di Indonesia

Sejarah Intellectual Property di Indonesia

Intellectual Property atau Kekayaan intelektual (IP) merupakan ciptaan yang bisa berupa; karya sastra dan seni; desain; dan simbol, nama dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Perjalanan Intellectual Property di Indonesia cukuplah panjang. Bahkan sudah dimulai sejak tahun 1840an. Pertama kali dikenalkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang berupa undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Kemudian, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912).

Saat itu Indonesia masih bernama Netherlands East-Indies. Saat itu pula Indonesia telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888 dan termasuk kedalam anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works sejak tahun 1914. Kemudian, Saat jaman pendudukan Jepang yakni pada tahun 1942 hingga 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI sebelumnya  tetap diberlakukan. Di hari kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945 seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama di dalam peraturan perundang undangan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 maka tetap diberlakukan.

Pada tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah RI mengundangkan UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) yang menggantikan UU Merek kolonial Belanda. UU Merek 1961 yang merupakan undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI. Undang-undang tersebut kemudian mulai berlaku sejak 11 November 1961. Penetapan UU Merek 1961 ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan. Saat ini, setiap tanggal 11 November yang merupakan tanggal berlakunya UU No. 21 tahun 1961 juga telah ditetapkan sebagai Hari KI Nasional.

Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah juga mengesahkan UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta ( UU Hak Cipta 1982) dalam rangka menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta 1982 memiliki tujuan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa. Dapat dikatakan bahwa Tahun 1986 merupakan  awal era modern sistem HKI di tanah air.

Baca juga: Fakta Riko The Series, Tayangan Animasi Milik Garis Sepuluh

Pada tanggal 23 Juli 1986, Presiden RI saat itu kemudian membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan No. 34/1986 (Tim yang lebih dikenal dengan sebutan Keppres 34) yang memiliki tugas utama sebagai mencangkup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI juga sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas.

Hingga akhirnya pada  penghujung tahun 2000, disahkan tiga UU baru di bidang KI, yakni  UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hal ini bertujuan  untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang KI dengan Persetujuan TRIPS. Kemudian, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia juga mengesahkan UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya.

Begitulah perjalanan yang cukup panjang menuju hukum intellectual property yang sekarang. Di indonesia sendiri ada banyak perusahaan yang mengeluarkan produk intellectual property seperti salah satunya perusahaan Garis Sepuluh Corporation.